Berita Terbaru Sengketa Pilpres

Tren elektabilitas ketiga capres

Menurut LSI, hasil itu menunjukkan tren elektabilitas Prabowo terus meningkat sejak awal tahun ini. Ganjar Pranowo di sisi lain mampu bangkit setelah sempat turun dan Anies Baswedan turun cukup tajam. Berikut tren elektabilitas ketiga capres:

Tren elektabilitas capres menjelang Pilpres 2024 versi Lembaga Survei Indonesia pada Juli 2023. dok.LSI

Opsi bagi Merek Kolektif

Terdapat solusi lain agar merek untuk bisnis dapat digunakan bersama keluarga, yaitu dengan cara membuat merek kolektif.

Opsi ini dapat diambil jika dalam bisnis bersama keluarga, tetapi tidak ingin mendaftarkan merek atas nama satu perusahaan.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 4 UU 20/2016).

Terdapat beberapa syarat dalam merek kolektif, yang meliputi (Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) UU 20/2016):

Perlu diketahui bahwa apabila merek kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas merek kolektif, maka tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain dan hanya dapat digunakan oleh pemegang merek kolektif saja (Pasal 50 UU 20/2016).

Ingin mengurus terkait kekayaan intelektual pada bisnis Anda, tetapi khawatir salah langkah dalam memenuhi tiap persyaratan dan prosedurnya?

BP Lawyers memiliki Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar yang berpengalaman dalam menangani berbagai urusan kekayaan intelektual. Silakan hubungi kami melalui e-mail [email protected] atau 082112341235.

Penulis: Genies Wisnu Pradana

Editor: Bidari Aufa Sinarizqi

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Sekar Ayu Primandani, Partner BP Lawyers Counselors at Law.

TRIBUNJATIM.COM - Berikut ini arti kata king maker, istilah yang ramai dibicarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi akan menjadi king maker pada Pilpres 2024.

Banyak dari Anda yang mungkin penasaran dengan makna king maker.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai Presiden Joko Widodo berpotensi membentuk poros baru di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 di luar PDI Perjuangan.

Hanta juga mengomentari soal isu sinyal dukungan Jokowi untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di 2024 pasca-pernyataan presiden dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pro Jokowi (Projo).

"Pak Jokowi memang berpotensi besar menjadi salah satu king maker di luar partai politik yang menentukan pada Pilpres 2024, di luar nama Bu Megawati, Pak Prabowo, Pak SBY, dan ada nama Pak Surya Paloh yang memegang tiket partai," kata Hanta kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Arti Kata Freak dalam Bahasa Gaul, Istilah untuk Orang Aneh, Populer di Media Sosial Sejak 2018

Baca juga: Arti Kata Sasimo yang Jadi Bahasa Gaul Populer, Dipakai Anak Muda di Media Sosial, Ini Contohnya

Baca juga: Arti Kata Sobi dalam Bahasa Gaul Beserta Contohnya, Istilah Populer di Twitter hingga Instagram

Sebagian besar orang mungkin masih belum banyak yang tahu dan bertanya-tanya apa arti kata king maker.

King maker jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah "pembuat raja".

Jika diartikan kamus yang artinya pembuat raja/pemimpin (seseorang yang menjadikan orang lain raja/pemimpin), maka siapa pun bisa seseorang atau sekelompok orang (partai, gerombolan, grup) bisa disebut the kingmaker

Melansir dari berbagai sumber, king maker dalam Pilpres adalah orang atau kelompok yang memiliki kekuatan besar dalam upaya menentukan bulat lonjongnya sebuah hasil pemilihan presiden.

Istilah tersebut merujuk pada tokoh yang dinilai dapat memunculkan kandidat yang memenangi pemilu.

Itulah sedikit penjelasan arti dari "king maker" dalam pilpres.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca berita terkait arti kata lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Peta persaingan berdasarkan wilayah

Sementara berdasarkan kewilayahan, Prabowo unggul jauh di kalangan masyarakat pedesaan dari dua pesaingnya. Di kalangan masyarakat perkotaan, Ganjar mampu menyaingi Prabowo.

Basis pemilih Prabowo, berdasarkan survei itu, terlihat tersebar sebagian besar di wilayah luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulwesi, serta Maluku dan Papua. Di Jawa, Prabowo hanya memiliki basis yang kuat di Provinsi Banten.

Sementara Ganjar memiliki basis pemilih di mayoritas masyarakat Pulau Jawa kecuali Banten serta Bali-Nusa Tenggara. Anies di sisi lain, hanya unggul di pemilih yang berbasis di wilayah Jawa Barat.

Berikut peta persaingan Pilpres 2024 berdasarkan kewilayahan:

Peta persaingan capres pada Pilpres 2024 versi survei LSI pada Juli 2023. dok. LSI

Selanjutnya, persaingan berdasarkan sosio-demografi, kewilayahan dan pilihan politik pada Pilpres 2019

Peta persaingan secara sosio-demografi

Berdasarkan sosio-demografi, terjadi persaingan yang juga cukup ketat diantara Prabowo dan Ganjar. Dari sisi usia pemilih, Prabowo yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKB unggul di kalangan pemilih GenZ dan Generasi Milenial. Sementara Ganjar yang diusung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura dan Partai Perindo, unggul di kalangan Generasi X. Anies Baswedan yang diusung oleh Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kalah di semua kategori usia ini.

Dari sisi etnisitas, Ganjar unggul di kalangan pemilih yang beretnis Jawa dan Batak. Prabowo di sisi lain, unggul di etnis-etnis asal Sumatera dan luar pulau jawa lainnya seperti  Minang, Bugis dan Melayu. Sementara Anies Baswedan menunjukkan keunggulan di pemilih yang berasal dari etnis Sunda dan Betawi.

Berikut peta persaingan capres berdasarkan gender, usia, etnis, pendidikan dan pekerjaan:

Peta persaingan capres pada Pilpres 2024 berdasarkan sosio-demografi. Peta ini merupakan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Juli 2023. dok. LSI.

Prosedur Pengalihan Merek

Adapun prosedur pengalihan merek secara umum dirunutkan sebagai berikut:

Baca juga: Merek Dagang Dimiliki Lebih dari Satu Perusahaan, Bisakah?

Persaingan berdasarkan kepuasan dan pilihan politik pada Pilpres 2019

Yang juga menarik, hasil survei LSI menunjukkan Prabowo mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat yang puas maupun tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Ganjar hanya kuat di basis masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintahan saat ini sementara Anies hanya kuat di kalangan masyarakat yang tidak puas.

Meskipun demikian, para pemilih pasangan Jokowi - Ma'ruf Aamin pada Pilpres 2019 lalu mayoritas masih memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Sementara para pemilih pasangan Prabowo - Sandiaga terpecah suaranya ke Prabowo dan Anies.

Dilihat dari sisi pilihan partai politik pada Pemilu 2019, terdapat sedikit ketidak cocokan antara dukungan para elit politik dengan basis pemilihnya. Contohnya pemilih Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam survei itu, pemilih PAN disebut mayoritas memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Padahal, partai yang dinahkodai Zulkifli Hasan itu digadang-gadang akan merapatkan perahunya ke koalisi PDIP atau Gerindra.

Berikut peta persaingan capres pada Pilpres 2024 berdasarkan kepuasan kinerja pemerintah dan pilihan pada Pemilu 2019:

Peta persaingan capres pada Pilpres 2024 berdasarkan kepuasan terhadap pemerintah dan pilihan pada Pemilu 2019. Peta ini merupakan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Juli 2023. dok. LSI.

Pilpres 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024 atau sekitar tujuh bulan lagi. Hingga saat ini, baik Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan, belum menentukan siapa calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping mereka. Meskipun demikian, terdapat sejumlah nama yang mencuat ke permukaan sebagai kandidat kuat cawapres. Mereka diantaranya Erick Thohir, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa hingga Andika Perkasa. LSI juga melakukan survei terkait elektabilitas para kandidat cawapres tersebut yang akan tempo kupas dalam berita selanjutnya.

Berita Calon Kepala Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak pihak yang mulai memprediksi seperti apa hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi setelah Pilpres 2024.

Banyak yang memperkirakan, hubungan Jokowi dan Megawati akan mirip dengan relasi antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Ketua Umum PDIP tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, kepada Tribunnews.com, mengungkapkan, wacana pertemuan Jokowi dan Megawati usai Idul Fitri sulit untuk terwujud, minimal dalam waktu dekat.

Ia menilai, salah satu faktor penyebab adalah dua tokoh yang disebut-sebut pecah kongsi di Pilpres 2024. Menurutnya, PDIP kecewa terlalu dalam.

Seperti diketahui, Jokowi, dalam gelaran Pilpres 2024 lalu dinilai condong mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Di sisi lain, PDIP, partai Jokowi bernaung selama ini, mengusung calon lain, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Lebih jauh, Ujang mengaku tidak bisa memprediksi apakah hubungan Megawati dan Jokowi akan renggang dalam waktu lama.

"Jika berkaca pada hubungan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sampai saat ini belum akur. Mungkin saja kerenggangan itu akan bertahan lama," ujarnya.

Ia mengingatkan, hubungan Megawati dan SBY telah renggang sejak Pilpres 2004 hingga kini.

“Jika dihitung sudah hampir 25 tahun hubungan Megawati dengan SBY tidak pernah berlanjut dan tidak pernah ada ujung pangkalnya. Apakah hubungan Jokowi akan lama seperti itu atau tidak, saya tidak tahu. Semua tergantung sikap Megawati mau menerima atau tidak,” ujar Ujang.

Bisakah Prabowo menjembatani?

Di sisi lain, hubungan Megawati dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto, justru berjalan baik-baik saja.

Menurut Ujang, peluang pertemuan antara Megawati dengan Prabowo memang lebih besar daripada Megawati dengan Jokowi.

Belajar tentang Pengalihan Merek dari Sengketa Bisnis Roti Tan Ek Tjoan

”Merek merupakan nilai bisnis yang digunakan oleh pelaku usaha sebagai alat memasarkan produknya.”

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, pentingnya kehadiran merek tidak dapat diabaikan.

Merek bukan hanya sekadar logo atau nama perusahaan, akan tetapi juga identitas yang mencerminkan nilai, visi, dan citra bisnis. Maka dari itu, penting untuk mendaftarkan merek sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap bisnis.

Namun, sengketa merek bisnis sering kali tidak terhindarkan. Salah satunya adalah sengketa merek bisnis roti Tan Ek Tjoan yang tertuang dalam Putusan Nomor 97/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Sengketa tersebut sempat diajukan kasasi pada Mahkamah Agung (MA), namun berakhir dengan ditolak permohonannya.

Dikutip dari detik.com (1/8/2023), bisnis roti yang sudah ada sejak tahun 1921 di Bogor tersebut dikelola oleh sepasang suami istri Tan Ek Tjoan dan Phia Lin Nio.

Sepeninggalnya mereka, bisnis pun diwariskan kepada kedua anaknya, yaitu Tan Bok Nio dan Tan Kim Thay. Kemudian, berlanjut hingga cucu-cucu Tan Ek Tjoan.

Tahun 2022, Alexandra Salinah (anak Tan Kim Thay) menggugat Komisi Banding dan Lydia Cynthia (anak Tan Bok Nio) karena Alexandra hendak mendaftarkan merek “Tan Ek Tjoan”, namun pendaftaran merek tersebut ditolak.

Kemudian, pada tahun 1978, merek “Tan Ek Tjoan” sempat didaftarkan oleh Ongke Hanna Elia (saudara Lydia) dan pada tahun 2008 dihibahkan kepada Lydia. Salah satu gugatan Alexandra adalah surat hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Berkaca dari kasus di atas, apa saja hal yang harus diperhatikan dalam pengalihan merek?

Baca juga: Belajar Perjanjian Lisensi Merek dari Kasus Miss Universe

Terkait merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016).

Merujuk Pasal 41 ayat (1) UU 20/2016, dijelaskan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

Dalam hal ini, pengalihan hak atas merek terdaftar dimohonkan pencatatannya kepada Menteri Hukum dan HAM (Pasal 41 ayat (3) UU 20/2016).

Selanjutnya, secara teknis pengalihan merek diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016).

Baca juga: Apakah Merek dapat Dijadikan Harta Pailit? Cek Faktanya

Prabowo unggul dalam berbagai simulasi

Hasil survei tersebut menunjukkan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan masih menjadi tiga pilihan utama masyarakat Indonesia sebagai capres. Hal tersebut terlihat dari simulasi 19 nama yang hasilnya sebagai berikut:

1. Prabowo Subianto - 25,3 persen2. Ganjar Pranowo - 25,1 persen3. Anies Baswedan - 15,4 persen

Sementara 19 nama lainnya memiliki elektabilitas di bawah 5 persen. Tetapi, masih ada 9,8 persen masyarakat yang menyatakan belum menentukan pilihan.

Simulasi 3 nama yang dilakukan LSI menunjukkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersaing ketat, sementara Anies tertinggal cukup jauh. Berikut hasilnya:

1. Prabowo Subianto - 35,8 persen2. Ganjar Pranowo - 32,2 persen3. Anies Baswedan - 21,4 persen

Meskipun demikian, masih ada 10,6 persen masyarakat yang belum menentukan pilihan.

Ditreskrimum Polda Jawa Tengah resmi menetapkan Anggota Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenuddin sebagai tersangka terkait kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang, GRO (17). Itulah top 3 news hari ini.

Prediksi pemenang pemilihan Presiden Amerika 2024 antara Kamala Harris dan Donald Trump.

Hendri mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga dan memelihara situasi dan kondisi keamanan pascapenetapan hasil Pemilu 2024 dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Nama Tom Lembong disebut beberapa kali oleh Gibran Rakabuming dan Cak Imin. Jelang Pilpres lalu, Tom diketahui memilih bergabung jadi Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Presiden RI Prabowo Subianto ingin Sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 16 Agustus 2028. Itulah top 3 news hari ini.

Prabowo Subianto angkat bicara soal alasan dirinya terus menerus maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) hingga akhirnya menang di Pilpres 2024.

Selain pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Hasan memainkan peran strategis dalam dua kali kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Adapun gugatan PDIP terhadap KPU itu masuk ke PTUN Jakarta sejak April 2024.

Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Ridwan Kamil, berharap debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depan tidak seperti debat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sejumlah elite politik seperti Ketua Umum Surya Paloh, lalu Plt Ketum PPP Mardiono, dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyambangi dan bertemu Presiden Terpilih Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Beredar di media sosial postingan video Anies Baswedan sedang berbicara dengan lukisan monyet usai kalah Pilpres.

Mantan Presiden Barack Obama dan mantan Ibu Negara Michelle Obama secara resmi mendukung Kamala Harris dalam pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Dukungan ini menjadi sinyal kuat dari dua tokoh Demokrat paling berpengaruh di negara tersebut.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bergabung di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membandingkan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Henry mengatakan, Eman Suherman telah membuktikan perannya yang sangat berarti dalam membawa perubahan positif bagi Majalengka.

Data-data Denny JA tentang Pilpres 2024 yang sempat sangat diragukan, bahkan dituduh pembohongan publik, terbukti benar, sesuai dengan hasil KPU.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal isu Presiden Jokowi menyodorkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsunya Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta 2024. Seperti apa?

Wakil Ketua Umum Korbid Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebut bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin mengulang kesuksesan Pilpres 2024 dan berlanjut saat Pilkada.

PDIP tidak setuju dengan wacana duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024. Nama Anies diketahui menjadi salah satu kandidat yang direkomendasikan DPD PDIP Jakarta untuk Pilkada 2024.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi alasan pemberian konsesi tambang ke NU.

Liputan6.com, Bandung - Presiden ‎ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menerima gelar dari kehormatan dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan "pertanggungjawaban sejarah" saat ia menjabat sebagai orang nomor satu, salah satunya soal sengketa Sipadan dan Ligitan.

"Betulkah Sipadan/Ligitan serta-merta lepas pada saat saya menjabat menjadi presiden?" ucap Mega di Unpad, Dipati Ukur, Bandung, Selasa (25/5/2016).

"Peristiwa sejarah apa yang sebetulnya melatarbelakangi Sipadan dan Ligitan kemudian dinyatakan sebagai wilayah Malaysia? Di sini ada Menteri Luar Negeri Kabinet Gotong Royong, Dr Hassan Wirajuda," tuturnya.

Silakan dikoreksi jika yang saya sampaikan ini kurang tepat. Hal ini pernah disampaikan beliau dalam kuliah umum bertajuk "Perundingan Batas Wilayah Maritim dengan Negara Tetangga", yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Mega menuturkan, pada dasarnya Sipadan/Ligitan bukan merupakan wilayah lndonesia jika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4/Perppu/1960 tentang Negara Kepulauan. Tetapi juga bukan merupakan wilayah Malaysia, sehingga keduanya kemudian memperebutkannya dengan berbagai argumentasi.

Sengketa terhadap kedua pulau tersebut sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1967. Pada 1996, pemerintah Indonesia (Presiden Soeharto) melunak dan menyepakati untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah lnternasional (International Court of Justice) di Den Haag Belanda: suatu jalan dan cara penyelesaian yang tidak dapat ditarik kembali.

Pada 1997, masalah tersebut resmi memasuki proses persidangan.

"Pada saat saya menjadi presiden, saya memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk terus memperjuangkan agar Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Akan tetapi, argumentasi yang diterima Mahkamah lnternasional bukan karena Malaysia yang lebih dahulu masuk ke Sipadan/Ligitan," ucap Megawati.

"Bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional adalah dokumen dari pihak Malaysia yang membuktikan bahwa Inggris negara yang menjajah Malaysia dan menjadi bagian dari common wealth paling awal masuk Sipadan-Ligitan. Dengan bukti berupa mercusuar dan konservasi penyu."

"Sedangkan Indonesia dianggap tidak memiliki hak atas wilayah kedua pulau tersebut, karena Belanda negara yang menjajah lndonesia hanya terbukti pernah masuk ke Sipadan/Ligitan. Namun hanya singgah sebentar tanpa melakukan apa pun. Dan putusan Mahkamah Internasional tersebut kebetulan ditetapkan pada tahun 2002, saat saya menjabat sebagai presiden," kata Mega.

Acara penganugerahan gelar doktor honoris causa kepada presiden ‎ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu dimulai pukul 09.30 WIB, di Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur, Bandung, Jawa Barat.‎Acara itu dibuka dengan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, kemudian pembacaan doa oleh mahasiswa dan mahasiswi Unpad.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) kembali merilis peta persaingan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) menjelang Pilpres 2024. Tiga tokoh yang berpotensi maju - Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan - masih bersaing ketat.

Peta kompetisi Pilpres ini dibuat LSI berdasarkan hasil survei yang mereka lakukan pada 1-8 Juli 2023. Mereka melakukan survei dengan cara mewawancarai 1242 responden yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah memiliki memiliki hak pilih.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Wawancara dilakukan melalui sambungan telepon dengan pemilihan responden menggunakan metode Random Digit Dialing (RDD) atau pembangkitan nomor telepon secara acak. Mereka memperkirakan tingkat error pada kurang lebih 2,8 persen dan tingkat kepercyaan sebesar 95 persen.